Terima Hasil Audit BPKP, Sekda Sebut Dinas Pertanian

HASIL AUDIT: Sekda Bengkulu Drs. Hamka Sabri menerima hasil audit semester I tahun 2023 dari Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu, Rusdy Sofyan

OKEBENGKULU – Pemprov Bengkulu telah menerima hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penyeraha dilakukan oleh Kepala BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan dan diterima Sekda Provinsi Bengkulu Drs. Hamka Sabri bertempat di ruang kerja Sekda pada Rabu (2/8/2023).

Kepala BPKP Rusdy Sofyan mengatakan hasil audit yang diserahkan kepada Sekda merupakan hasil audit semester I tahun 2023. Dalam audit tersebut, BPKP melakukan  fokus pengawasan pada reformasi SDM, penguatan konektivitas, ketahanan pangan serta beberapa aktivitas keuangan dan pembangunan daerah.

“Ini merupakan hasil evaluasi monitoring tahap awal di tahun 2023. Jadi apa yang harus dilakukan oleh stakeholder itu kami sampaikan dalam hasil audit. Ini untuk perbaikan penyusunan laporan keuangan serta azas kebermanfaatan program yang dilaksanakan,” kata Rusdy.

Di sisi lain, Sekda Hamka Sabri mengatakan ada beberapa hasil penilaian berdasarkan audit BPKP yang disampaikan di antaranya audit beberapa Perangkat Daerah salah satunya Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

“Auditnya pada triwulan I terhadap sampel yang ditentukan kemarin, Dinas Pertanian dan ada sampel dinas lainnya, jadi ini dilakukan pemeriksaan audit untuk triwulan I,” jelas Hamka.

Sekda juga menjelaskan ada masukan-masukan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu di antaranya adalah terkait dengan penanganan Covid-19 selama masa pendemi beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa masukan, termasuk tadi masalah Covid-19, kita di kegiatan vaksinasi tahap ke II dan tahap ke III kan rendah, tahap I kita bagus hasil auditnya, dikarenakan kita mungkin kan pandemi sudah berakhir, jadi masyarakat merasa tidak butuh lagi untuk divaksin,” tambahnya.

Hamka juga menyebutkan bahwa juga ada data kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi, tetapi presentase penurunan kemiskinannya juga masih tertinggi secara nasional.

“Jadi masukan-masukan yang disampaikan oleh BPKP di triwulan I ini akan kita jadikan pedoman dan akan kita tindak lanjuti,” tutup Hamka. (mc/*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *