Gubernur Bolehkan Bupati/Walikota Buat Kebijakan Sendiri Terkait Covid

Rapat Kerja
Rapat Kerja Kepala Daerah se Provinsi Bengkulu

OKEBENGKULU – Menindaklanjuti rakor bersama Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Rabu (19/5/2021) menggelar rapat kerja bersama seluruh kepala daerah dari 9 kabupaten/kota di gedung daerah balai raya semarak.

Dalam rapat itu, Rohidin mengatakan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat terkait Covid-19 sebenarnya tidak bisa mengikat. Sebab berbeda daerah berbeda pula kondisi dan situasinya.

Begitu pun jika ada kebijakan dari pemerintah provinsi, bukan berarti seluruh kabupaten/kota harus ikut. Misalnya, pemprov mengambil kebijakan tidak boleh sekolah tatap muka, namun mungkin di beberapa kabupaten ada yang boleh sekolah tatap muka.

“Misalnya provinsi tidak boleh, tapi ada kabupaten atau kota yang boleh. Sebab setiap daerah tentu berbeda kondisinya. Ini juga harus disampaikan dan dipahami masyarakat. Jangan sampai masyarakat bingung, kenapa provinsi melarang, tapi pemkab memperbolehkan,” ujar Rohidin.

Namun, kata Rohidin inti dan tujuan dari pertemuan itu untuk membangun narasi yang sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait penanganan Covid-19 baik dari aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

“Dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah komunikasi diantara kita. Ini yang harus kita bangun dengan kuat,” demikian Rohidin.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *